makalah tentang pelayanan publik. Secara detail, kategorisasi . makalah tentang pelayanan publik

 
 Secara detail, kategorisasi makalah tentang pelayanan publik  Dalam kehi-

Bela Negara dalam Kilasan Sejarah. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks. Kelompok Pelayanan Barang Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentuk an murni berdasarkan harga pasar. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa belum seluruhnya asas dalam pelayanan publik terealisasikan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau. pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari pemerintah. , era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan Publik. 1. Tahun 2009 tentang Pelayanan publik pasal 1, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Zainnudin Ali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: SinarContoh Makalah Pelayanan Publik. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. Buku berjudul Pelayanan Publik Berbasis Digital ini membahas prolog hingga epilog tentang pentingnya era digital beserta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama E-Government, E-Commerce dan E-Service. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ayat 2 juga dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi : a. PAN/7/2003 dan UU No. Kehadiran. Di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dapat. 63/KEP/M. Oleh karena itu reformasi kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan publik, harus dilakukan secara menyeluruh, agar tidak terfragmentasi secara sektoral dan tanpa koherensi yang logis, serta terselenggara bersesuai dengan tingkatmendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus dapat meningkatkan dari waktu ke waktu. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN V BPSDM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 1. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik. satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut33: 1) Relative Advantage atau keuntungan relatifUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance). PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:8 1. Mische, 1995. 1. Download Citation | MAKALAH KELOMPOK 11 KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN PUBLIK | Pada dasarnya Pelayanan Publik menyangkut seluruh aspek kehidupan yang sangat luas. Hal. Pada prinsipnya, reformasi birokrasi pada pelayanan publik harus berjalan karena merupakan pintu masuk menuju good governance menggunakan prinsip efektivitas dan. Masih bersumber dari buku yang sama, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:[4] 1. Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 12 f. 3 VIII Selanjutnya, tindak lanjut dari dikeluarkannya Perwako Batam No. Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Hal yang sama dilakukan Samsara dengan meneliti inovasi pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya (Samsara, 2013), maupun Handrisal, Nazaki, dan Hafiz dengan. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan di bidang. Abstract. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. 2. Peraturan Pemerintah RI No. Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisa Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas) Lex Jurnalica Vol. • Jum'at, 13/11/2020 • Kgs. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sendiri, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik tidak mengatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik di tengah. Lingkup hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, pelayanan publik , pembangunan dan. M anajemen Pelayanan. Jika penyerahan sejumlah biaya untuk kepentingan pembayaran pajak merupakan kewajiban, pada sisi lain pelaksanaan pembayaran pajak sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan f2. 1. 08. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti. 3. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat dilakukan melalui korporatisasi unit pelayanan publik. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. Abstract. Tuntunan tersebut semakin meningkat dengan tumbuhnya. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Latar Belakang Manajemen publik merupakan suatu spesialiasi baru teteapi berakar dari pendekatan normative, Woodrow Wilson sebagai penulis "The Study of Administration" ditahun 1887 dalam Sharitz & Hyde (1997), Merupakan Vionernya. • Selasa, 21/12/2021 • 15672. 3. Kualitas Layanan (Service Quality) Menurut Rusydi (2017) kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Bentuk feedback dari penerapan pelayanan KTP-el telah ditindaklanjuti oleh pegawai berdasarkan kesesuaian, efektif, ketepatan waktu dan prosedural dari kegiatan pelayanan penerbitan KTP-el. 1. Implikasi dari penelitian ini yaitu berdasarkan Undang Undang No. Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik DiPolitik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. Integrated Administrative System : Pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah/wilayah. Sesuai dengan amanat UU No. 243. Saat ini sudah ada 29 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. “PelaksanaanFungsi Hukum AdministrasiNegara”, makalah. Kebanyakan perkembangan yang terjadi pada zaman modern ini. 1 Pelayanan Publik 3. SHARE. Dalam proses kegiatan pelayanan. Publik berasal dari bahasa Inggris “Public” yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan atau keputusan pelayanan publik, karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat. Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan hak dari setiap. 63/KEP/M. Untuk memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik mematuhi pengawasan pelayanan publik. Presiden No. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Tinggal bagaimana penerapan dalam. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik serta Permenpan No. Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Nasional Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi. LAYANAN JASA INFORMASI Pada sistem informasi kearsipan ada kegiatan pengolahan isi informasi arsip dalam rangka menyediakan informasi bagi user atau pengguna yang. Dalam penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi organisasi pemerintah khususnya UPTD Terminal Mangkang selaku pengelola. Beberapa hari sebelumnya, Presiden membentuk. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga memenuhi service berarti pihak. 4. 1. 1Februari 2019 2533 Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan Perlakuan/Tidak diskriminatif, Keterbukaan,. Sehubungan dengan kualitas pelayanan, secara teoritis Tjiptono, ( 1996) memberikan penjelasan tentang ciri-ciri atau atribut dalam kualitas pelayanan, yaitu : 1. ,M. Bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,. Semoga makalah yang berisi tentang konsep dan teori ini bermanfaat untuk semua terutama bagi diri pribadi penulis. JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA VOLUME 2, NOMOR 1, April 2018: 32-42 33. katkan Kinieja Pelayanan Publik”. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Pengertian Strategi Pelayanan Strategi memiliki pengertian bermacam-macam, menurut Hamel dan Prahalad strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Pelayanan publik adalah salah satu fungsi dari pemerintahan yang sifatnya eksekutif, melalui kebijakan yang dibuat untuk memberi kepuasan kepada masyarakat,. Kata kunci: e-government, Pelayanan Publik, Elemen Capacity, Elemen Support, Elemen Value ABSTRACT The purpose of this study is to describe the application of e-Government in the. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Telah disadari oleh berbagai pihak bahwa salah satu kelemahan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Bab 6 berisi tentang Komunikan dalam Pelayanan Publik. Secara realistis, penerapan e-government dari satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain tidaklah sama. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 57 Banjarmasin Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa: “Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan. BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis akan menjadikan dua sub yaitu kesimpulan dan saran. 2. Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M. kepada publik mengenai keadaan sesungguhnya yang terjadi. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros). Buku ini menjelaskan konsep good governance dan menjelaskan ciri-ciri pelayanan publlik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Sos. Dan 5,26% atau 6 Kabupaten/Kota masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. adanya indikasi pelaksanaan birokrasi yang rumit, terlalu birokratis, tidak efektif dan efisien, tidak akuntabel. berkebutuhan khusus yaitu kaum difabel. Oleh karena tim penulis membuat makalah ini dengan judul “Asas Pelayanan Umum Mengandung Unsur Dasar Kondisi Kebutuhan & Kemampuan Masyarakat” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki peran melayani publik, dalam bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,. 6. Ardhi Kurniawan. Upload to Study. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti. 7. Yana Ekana PS, M. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam melaksanakan kewenangan sebagianUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif yang tercantum pada UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Arham, 2017). Banyak permasalahan dalam pelayanan public di Indonesia, Antaranya: 1. Peran teknologi Informasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya sudah tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 04 Butir (c) yang menyebutkan. (2014). Definisi Oerasional Tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bringin Kabupaten Semarang diukur dengan menggunakan 14 unsur pelayanan dalam Kepmenpan No. Mengembangkan teori-teori umum tentang kebijakan publik dan(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit). PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL. upi. tahun 2010 tentang keterbukaan informasi. (2019). Keberadaan bab tentang pelayanan publik beserta sejumlah indikator yang mengupas soal efektifitas, kepuasan dan dampakDi dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 pasal 36 dan pasal 40, disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, wajib mengelola pengaduan yang berasal dari penerima layanan dan menindaklanjuti hasil pengelolaan. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 2. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Padang Tiji, Pidie, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Ombudsman dan Pelayanan Publik. tentang input, output, outcome dan pelaporan benefit serta impact suatu kebijakan (anggaran) adalah sangat penting artinya. Kedua yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. 6. Peraturan MenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik, standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,. Adapun korupsi kelas teri ini mengakibatkan kerugian yang tergolong kecil nilai kerugiannya, meskipun kecil namun apabila dijumlahkan dapat dikategorikan cukup besar. Gambar Value for Money A. 1. pelayanan publik. UU N0 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam upaya mengendalikan kegiatan pelayanan publik diperlukan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik. Jend. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuaiMAKALAH PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS-BKN). Sebagai contoh pembuatan SIM, E-KTP, jasa listrik (PLN), PDAM, PT KAI, pelayanan pajak, pengurusan paspor dan segala bentuk perizinan. Kelompok Pelayanan Administrasi Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengertian kualitas pelayanan Kata “kualitas” mengandung banyak definisi dan makna karena orang. 1, Desember 2009 39 memiliki makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung ter-wujudnya penyelenggaraan pelayanan. Artinya, tahun ini UU tersebut telah berulang tahun ke-11. 1. See Full PDF Download PDF. Adapun rumusan masalah dibawah ini saya akan membahas tentang pelayanan umum di Pemerintahan Kelurahan Jati Pulo. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. doc. Dwi Miftahul Ullum. com (Diterima: 6-Agustus-2017; di revisi: 08-November-2017; dipublikasikan: 30-Desember-2017). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Si. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan. Pelayanan publik dalam suatu negara dilakukan dalam. 63/KEP/M. 2. Kualitas Pelayanan Publik. Struktur organisasi yang dapat menjadi media untuk mengembangkan budaya perusahaan yang menitikberatkan pada penyempurnaan kualitas pelayanan. Transfaransi dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana telah dimaksudkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. Dari uraian diatas maka penulis akan meneliti tentang: 1. Latar Belakang Masalah Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang.